Surabaya - Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, memberikan pengarahan kepada jajaran pegawai dan Kepala UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jatim pada hari ini, Kamis (25/4).
Kepala Bapas Malang hadir mengikuti kegiatan secara langsung di Ruang Raden Wijaya Kanwil Kemenkumham Jatim, sedangkan jajaran Bapas Malang mengikuti secara daring melalui aplikasi Zoom tepat pada pukul 09.30 WIB.
Dalam agenda pengarahan, Dirjen HAM menghimbau jajaran Kanwil Kemenkumham untuk mengimplementasikan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5HAM) dalam pelayanan publik yang diberikan. Kegiatan pengarahan dan penguatan Dirjen HAM dibuka secara langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Jatim, Heni Yuwono.
Saat memberikan pengarahan, Dhahana menyampaikan bahwa Pelaksanaan P5HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Selain itu, salah satu implementasi P5HAM pada pelayanan publik adalah dengan menerapkan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023. Untuk menunjang pelaksanaan P2HAM, Bapas Malang telah menyiapkan berbagai sarana prasarana yang ramah bagi pengguna layanan yang termasuk kelompok rentan. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan Bapas Malang sebagai Unit Kerja yang memberikan pelayanan publik yang tidak diskriminatif, cepat, epat, dan berkualitas.
Sebagai informasi, Bapas Malang telah meraih predikat unit kerja penyelenggara P2HAM pada tahun 2022 dan 2023. Selanjutnya, dengan adanya peraturan terbaru mengenai P2HAM, Bapas Malang berkomitmen untuk kembali menyelenggarakan P2HAM di tahun 2024.
